kementerian pada negeri menyatakan hasil evaluasi kepada peraturan daerah ataupun qanun aceh mengenai bendera dan lambang daerah.
saya berharap semoga evaluasi dan dilakukan kemendagri, yang sangat konstitusional tersebut, diikuti dengan gubernur serta dpr aceh. ada 12 poin. papar menteri dalam negeri, gamawan fauzi, selama kantor presiden jakarta, senin.
evaluasi qanun aceh ingin diutarakan oleh pejabat kementerian dalam negeri kepada gubernur dan dpr aceh di selasa (2/4).
gamawan berharap pemerintah daerah aceh juga dpr aceh memahami hasil evaluasi juga menjalankan rekomendasi dan diutarakan.
ketika ditanya langkah bagaimana yang dilakukan pemerintah pusat manakala pemerintah daerah aceh menolak merevisi qanun setelah menerima evaluasi dan disampaikan pemerintah, gamawan menungkapkan kiranya berdasarkan agama presiden bisa membatalkan peraturan daerah itu.
Baca yang lain: Pulau Tidung - Peluang Usaha Online - Cantik dengan Cream Adha
ini kan negara kesatuan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan. ini merupakan subordinat daripada sistem nasional, tak boleh ada dan memenggal peraturan perundang-undangan, ujarnya.
gamawan menyatakan, seharusnya pemerintah provinsi aceh menyesuaikan peraturan daerah dengan undang-undang yang berlaku dengan nasional.
ia dan menyambut menarik imbauan wakil gubernur aceh, muzakir manaf, pada masyarakat di aceh agar menghormati proses hukum.
saya menyambut bagus imbauan itu, dengan sebab itu aku menempuh cara-cara dan persuasif, dan prosedural, dan konstitusional semisal itu, tegasnya.
ia serta mengatakan, seharusnya pemerintah aceh lebih fokus di upaya supaya meningkatkan kesejahteraan penduduk sesudah proses penyelesaian konflik bersenjata berkepanjangan.