gubernur dki jakarta joko widodo mengatakan kiranya penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tidak ingin ditandatangani oleh dirinya.
tinggal buat surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti yang akan tandatangan bisa sekretaris daerah (sekda) bisa kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), papar jokowi dalam balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta dijadikan penanggungjawab, menurut jokowi, diselenggarakan agar pengawasan lebih gampang. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, juga adalah salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau saya kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris di situ, katanya.
Informasi Lainnya:
jokowi memastikan bahwa pengalihan tanggungjawab ini tidak hendak mengganggu proses peluncuran dan langsung dilaksanakan.
sementara itu, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat tersebut sudah dijelaskan oleh karenanya bagian pemprov dki jakarta tidak mesti khawatir.
ada beberapa peraturan dan sudah diperbaharui oleh karenanya dapat membuka usaha untuk kita merevisi bagaimana tatacara agar merumuskan surat tadi tersebut, kata mahendra.
mahendra meneruskan kiranya peraturan yang berubah setelah itu pasti akan disesuaikan melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur mampu menunjuk internal supaya menjadi penanggungjawab, ujarnya.