badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh untuk menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), oleh karenanya bpn mengerjakan sejumlah terobosan dan seluruh website supaya mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal tersebut pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi serta koridor ekonomi papua-maluku pada manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman mengajarkan web yang dilakukan bpn antara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun kemarin perihal pengadaan tanah bagi pembangunan supaya kepentingan publik.
uu ini berbeda melalui peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian juga keadilan bagus proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi dan diberikan pada masyarakat yang ditetapkan dengan apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
dia menjelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan publik berdasarkan uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
setiap tahap ini sudah ditentukan saatnya, makanya penyelenggaran pengadaan tanah agar kepentingan umum diinginkan tak berlarut-larut, papar mantan jaksa agung tersebut.
selain tersebut, bpn telah memprogramkan penelitian dan siap melakukan pengukuran tanah ulayat warga hukum adat dalam papua jika telah jelas penduduk hukum adatnya dan tanah ulayatnya.
sebelumnya selama rapat itu mengemuka sederat kendala terkait pelaksanaan mp3ei dan salah satunya adalah sengketa tanah ulayat pada papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini serta tengah mempersiapkan ruu pertanahan. dalam mana di dalamnya, diantara lain mengatur perihal reforma agraria, dan hak atas tanah masyarakat hukum adat. selain tersebut, bpn ri juga menggarap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan selama jenis pertanahan, ujarnya.
sinkronisasi serta harmonisasi itu dimaksudkan agar ke depan, tak terjadi dulu tumpang tindih peraturan tenntang pertanahan. supaya tanah dapat lebih berdaya guna, bpn ri juga melakukan percepatan pensertipikatan tanah, ujarnya.
melalui sertipikasi tanah ini, kata hendarman dengan demikian hak-hak atas tanah dapat lebih dijamin, oleh karenanya mampu membawa faedah yang lebih besar bagi terciptanya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, di sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya pada memimpin bpn. presiden menugaskan saya memangkas sengketa dan ingat terhadap orang kecil, katanya.
oleh sebab itu, hendarman menyatakan, bpn mau selalu menggalakkan program-program prorakyat dan telah berjalan. program-program tersebut diantara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, website jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) juga web one day service.